Kalbar Krisis Dokter Anestesi, Pemprov Dukung FK Untan Buka Prodi Spesialis untuk Kejar Kekurangan

SebaloPos.Com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan komitmen penuh untuk mendukung pembukaan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesiologi dan Terapi Intensif di Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura (FK Untan). Program ini nantinya akan menjadikan RSUD dr. Soedarso Pontianak sebagai rumah sakit pendidikan utama.

Komitmen tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, dalam agenda Evaluasi Lapangan Usul Pembukaan Program Studi PPDS yang berlangsung di Aula Amphiteater FK Untan, Jumat (09/01/2026). Langkah ini dipandang strategis guna mengatasi masalah klasik kesehatan di Kalbar, yakni minimnya tenaga spesialis.

Dalam pemaparannya, Harisson menyoroti kondisi geografis Kalimantan Barat yang sangat luas sebagai tantangan utama pemerataan layanan kesehatan. Luas wilayah yang mencapai 1,1 kali Pulau Jawa hanya dikelola oleh satu gubernur, sehingga distribusi tenaga medis menjadi persoalan yang sangat serius.

Saat ini, ketersediaan dokter spesialis di Kalbar masih jauh dari angka ideal. Berdasarkan standar nasional, dibutuhkan sekitar 1.590 dokter spesialis, namun saat ini baru tersedia 548 orang. Khusus untuk dokter anestesi, Kalbar membutuhkan 113 orang, tetapi saat ini baru tercukupi 42 orang saja.
“Dengan kondisi seperti ini, tanpa terobosan, kebutuhan dokter spesialis tidak akan pernah terkejar. Karena itu pendidikan dokter spesialis harus dipercepat,” ujar Harisson menekankan pentingnya pembukaan prodi baru tersebut.

Kekurangan dokter anestesi berdampak langsung pada pelayanan pasien di daerah terpencil. Harisson mencontohkan wilayah perbatasan seperti Kapuas Hulu yang sudah memiliki dokter bedah namun tidak memiliki dokter anestesi. Kondisi ini memaksa pasien harus dirujuk selama berjam-jam untuk mendapatkan tindakan medis.

Padahal, menurut Sekda, hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan haruslah sama di mana pun mereka berada. Oleh karena itu, ia mendorong agar PPDS ini nantinya memberikan prioritas bagi putra daerah dalam proses seleksi mahasiswa demi menjaga keberlanjutan layanan.

“Dari sisi retensi, dokter putra daerah lebih bertahan lama. Karena itu saya berharap putra-putra daerah Kalbar bisa diprioritaskan dalam pendidikan ini,” pungkasnya.

Gayung bersambut, Satgas Akselerasi PPDS Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendiktisaintek, dr. Haryo Bismantara, MPH., menyatakan bahwa pembukaan prodi di daerah adalah kebijakan strategis nasional. Hal ini dilakukan untuk memecah konsentrasi dokter spesialis yang selama ini hanya menumpuk di kota-kota besar.

Dalam pedoman terbaru, seleksi mahasiswa PPDS kini mewajibkan adanya kejelasan lokasi penempatan setelah mereka lulus nantinya. Kebijakan ini diambil untuk menjamin distribusi tenaga kesehatan yang lebih merata hingga ke pelosok daerah.

“Kami sepakat dengan Pak Sekda, memang retensi paling kuat adalah putra daerah. Itu kewenangan perguruan tinggi untuk menetapkan, dan pedoman kami sudah mengakomodasi hal tersebut,” ungkap dr. Haryo.